NAMA : DANIEL ANDRIAN SILITONGA
NIM : 11111727
KELAS : 4KA41
KESIMPULAN PROPOSAL STRATEGI DAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA
Sektor Telematika masih dianggap
sebagai sektor yang kurang menarik untuk dibicarakan terutama dalam konteks
diskursus politik praktis. Padahal, sektor Telematika memiliki posisi strategis
dalam kontribusinya terhadap perencanaan dan implementasi strategi pembangunan
ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan keamanan nasional.
Permasalahan Umum
Permasalahan di sektor
Telematika, sebetulnya tidak beranjak jauh dari tahun ke tahun. Persoalan yang
belum teratasi terus berkutat di seputar masih rendahnya infrastruktur jaringan
telekomunikasi; rendahnya penetrasi Internet; pasar yang masih dikuasai oleh
pelaku dominan; masih relatif rendahnya kontribusi sektor Telematika terhadap
Pendapatan Nasional; makin terbukanya entry barrier bagi produk dan jasa asing
untuk masuk ke Indonesia, sementara produk dan jasa Indonesia di bidang
Telematika yang diekspor ke luar negeri masih rendah dan seringkali tidak mampu
bersaing di pasar global; permasalahan pro dan kontra menyusul divestasi BUMN
telekomunikasi; permasalahan Struktur; Perilaku dan Kinerja industri Telematika
Indonesia terutama konsekuensi setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 36
tahun 1999 tentang Telekomunikasi; belum adanya kerangka hukum yang mengatur
tentang cyberactivity dan cybercrime; serta belum adanya upaya serius dari
pemerintah untuk memberi perhatian sepenuhnya terhadap pemanfaatan Internet dan
dampaknya
Isu Telematika
Beberapa isu bisnis di bidang
Telematika lain yang mewarnai sepanjang tahun 2002 hingga pertengahan 2006
antara lain: munculnya layanan akses Internet yang diselenggarakan oleh Telkom
(Telkomnet Instant) yang dianggap sebagai persaingan tidak sehat oleh pemilik
dan pengelola perusahaan Internet Service Provider (ISP); munculnya Telkom
Flexi yang disusul Indosat dengan StarOne; runtuhnya bisnis Voice over Internet
Protocol (VoIP); masih kuatnya pengaruh pelaku dominan dalam layanan jasa
telekomunikasi; E-Commerce dan E-Business yang tidak berkembang; mulai maraknya
implementasi e-procurement di beberapa perusahaan nasional yang membawa dampak
negatif; masih lambatnya pertumbuhan kuantitas dan kualitas e-government;
merger operator telekomunikasi; masih kuatnya perilaku monopoli dan proteksi di
tengah perubahan pasar jasa telekomunikasi yang sudah menjadi pasar kompetitif;
interkoneksi antar operator; kode akses menyusul ditetapkannya Indosat sebagai
penyelenggara Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ); penolakan kepemilikan asing
di dalam perusahaan operator telekomunikasi, namun di sisi lain justru makin
bertambah banyak investor asing yang masuk ke Indonesia; dan yang paling akhir,
isu alokasi spetrum frekuensi dan perijinan layanan 3G, serta masih dinantinya
kebijakan tentang penggunaan Wimax.
Peran Telematika
Pembangunan sektor Telematika
diyakini akan memengaruhi perkembangan sektor-sektor lainnya. Sebagaimana
diyakini oleh organisasi telekomunikasi dunia, ITU, yang konsisten menyatakan
bahwa dengan asumsi semua persyaratan terpenuhi, penambahan investasi di sektor
telekomunikasi sebesar 1% akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
3%. Hipotesis ini telah terbukti kebenarannya di Jepang, Korea, Kanada,
Australia, negara-negara Eropa, Skandinavia, dan lainnya. Mereka telah memberi
perhatian besar pada sektor telekomunikasi, sehingga selain jumlah pengguna
telepon (teledensity) meningkat, terjadi pula peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Implikasi sosial dari pemanfaatan
Telematika belum dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat miskin atau
mereka yang berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dipahami karena daya beli
mereka rendah. Telematika belum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia
setiap hari. Dalam kondisi ini, bagi golongan miskin tadi Telematika masih
menjadi barang langka, mahal dan tidak berguna. Manfaat Telematika sudah dirasakan
oleh golongan terpelajar, atau mereka yang berpunya. Pada awal abad milenium
ini muncul kecenderungan kuat adanya ketergantungan terhadap informasi.
Penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi khususnya Internet sebagian
besar dilakukan oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas. Kondisi
kontradiktif dalam pemanfaatan Telematika memunculkan fenomena yang kaya makin
kaya, yang miskin makin terpuruk dan tambah miskin. Ketidak-tanggapan penentu
kebijakan publik di bidang Telematika terhadap fenomena umum semacam inilah
yang kemudian menimbulkan jurang digital (digital divide).
Jika kontribusi Telematika
terhadap perekonomian nasional sudah ada cara mengukurnya, tidak demikian
halnya dengan kontribusi Telematika tehadap pembangunan dan peningkatan
kualitas demokrasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa Telematika telah banyak
membantu upaya masyarakat bangsa menuju demokrasi. Bentuk sederhana
keterlibatan Telematika dalam demokrasi antara lain penggunaan Short Message
Service (SMS), Electronic Mail (E-mail), dalam pendudukan gedung DPR/MPR oleh
para aktivis mahasiswa yang berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru.
Pengembangan lebih lanjut pemanfaatan Telematika dalam mendukung upaya
pendidikan politik dan demokrasi hanya dibatasi oleh kemampuan manusia, bukan
oleh teknologi itu sendiri. Fakta yang cukup menarik, belum banyak partai
politik yang secara khusus memberi perhatian pada Telematika. Baik itu
pemanfaatan sebagai sarana untuk mengelola organisasi sehingga menjadi partai
modern berbasis teknologi, maupun menggunakan isu-isu kebijakan dan strategis
di seputar Telematika yang dapat menarik simpati masyarakat luas.
Area Kebijakan
Sekali pun kondisi kelembagaan
pemerintahan pengelola Telematika belum memadai, di sisi lain muncul berbagai
inisiatif baru yang dikembangkan oleh para pelaku usaha yang tergolong berusia
muda dalam rangka membentuk infrastruktur informasi alternatif yang meliputi
aspek aplikasi, jasa dan infrastruktur fisik. Dari sisi teknologi terdapat
empat area yang dianggap sebagai pendorong yaitu yang berkaitan dengan
bandwidth komunikasi, teknologi peralatan elektronika, teknologi manipulasi
informasi, dan teknologi sistem pembayaran yang dikembangkan secara on-line.
Peluang yang diciptakan oleh
penerapan perdagangan elektronis (e-commerce) adalah terciptanya pasar-pasar
baru, produk dan pelayanan baru, proses-proses bisnis baru yang lebih efisien
dan canggih, serta penciptaan perusahaan-perusahaan dengan jangkauan lebih
(extended enterprise). Sedangkan kendala umumnya berkisar pada masalah
bandwidth dan kapasitas jaringan, keamanan, harga teknologi, aksesabilitas,
struktur sosial-ekonomi-demografi, kendala politik dan hukum, sensor, serta
edukasi-sosialisasi masyarakat.
Perkembangan lingkungan regulasi
menunjukkan bahwa Indonesia juga telah mulai meninjau ulang lingkungan
regulasinya. Suatu kerangka regulasi baru di bidang Telematika sedang dalam
proses untuk diundangkan menyusul diskursus yang terjadi dalam dialog antara
pemerintah dan komunitas swasta. Tinjauan ulang regulasi sangat banyak
dipengaruhi oleh manfaat konvergensi Computer-Communications-Content pada
banyak industri yang terkena dampak serta resiko yang diciptakan oleh
e-commerce, seperti misalnya keabsahan dokumen elektronis dan pengaturan hak
kepemilikan intelektual (intellectual property right).
KESIMPULAN :
Dalam kondisi kelembagaan
pemerintahan pengelola telematika yang belum memadai, harus muncul berbagai inisiatif
dan inovasi baru yang dikembangkan oleh para pelaku usaha yang tergolong
berusia muda dalam rangka membentuk infrastruktur informasi alternatif yang
meliputi aspek aplikasi, jasa dan infrastruktur fisik. Dari sisi teknologi
terdapat empat area yang dianggap sebagai pendorong yaitu yang berkaitan dengan
bandwidth komunikasi, teknologi peralatan elektronika, teknologi manipulasi
informasi, dan teknologi sistem pembayaran yang dikembangkan secara on-line.
Peluang yang diciptakan oleh
penerapan perdagangan elektronis (e-commerce) adalah terciptanya pasar-pasar
baru, produk dan pelayanan baru, proses-proses bisnis baru yang lebih efisien
dan canggih, serta penciptaan perusahaan-perusahaan dengan jangkauan lebih (extended enterprise). Sedangkan kendala umumnya
berkisar pada masalah bandwidth dan kapasitas jaringan, keamanan, harga
teknologi, aksesabilitas, struktur social-ekonomi-demografi, kendala
politik dan hukum, sensor, serta edukasi
sosialisasi masyarakat.
SUMBER :
